Permendagri tentang paw kepala desa. TENTANG DATABASE PERATURAN. Permendagri tentang paw kepala desa

Ini menyangkut legalitas/regulasi desa mengenai Pasar Desa. (1) Iuran bagi kepala desa dan perangkat desa adalah sebesar 5% (lima persen) dari Gaji atau Upah per bulan. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pemerintahan Desa. . Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa; Terima kasih telah membaca artikel di Web-Blog FORMAT ADMINISTRASI DESA yang berjudul: Permendagri No 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kades. 20. (2) Kepala Desa menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati/Wali kota melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian. c. 15. Jl. TENTANG DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (3), Pasal 40 ayat (4), Pasal 47 ayat (6), Pasal 50 ayat (2), Pasal 53. Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian tepat tanggal 11 Desember 2020 dan diundangkan tanggal 17 Desember 2020. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atauPERANGKAT DESA RANGKAP JABATAN – Secara yuridis tugas dan fungsi Perangkat Desa mengacu kepada UU Desa No. 14. Dan ada satu lagi, yakni ILPPD. com- Menurut Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah. (2) Iuran bagi kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar dengan ketentuan: a. Penyelenggaraan Musyawarah Desa Khusus untuk Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu diatue dalam Permendagri No. Plt Ketua DPRA, Safaruddin. a. Musyawarah di Desa diatur dengan Permendesa PDTT 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa. Tentang. (2) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 1 (satu) periode. NOMOR 112 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,. 2016. TENTANG. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tatakerja (SOT) Pemerintah Desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 2. ABSTRAK: a. BUPATI BALANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 102 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK TEKMIS PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BALANGAN, Menimbang : | bahwa untuk memberikan pedoman. Pergantian Antar Waktu (PAW) BPD merupakan sebuah proses pergantian anggota BPD yang dikarenakan sesuatu hal sehingga belum dapat melaksanakan kewajibannya dan hal tersebut diberita acarakan. 1. 2) Susunan kata-kata Sumpah/Janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 98 ayat (3). 633. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. METADATA PERATURAN. 082186489484 082384819440. Dilihat: 991. Persyaratan Calon Kepala Desa Menurut Permendagri Terhitung sejak berlaku UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa hingga saat tulisan ini Kami terbitkan, terdapat 2 Permendagri yang ditetapkan oleh Mendagri yang mengatur tentang syarat calon Kepala Desa. dan pertama kali dipublikasikan pada hari Selasa, 9 Desember 2014. Dalam tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa antar waktu meliputi : (1). Sesuai amanat UU 6/2014 Pasal 69 ayat (12) dan Permendagri 111/2014 Pasal 27 ayat (2) bahwa dalam pelaksanaan Peraturan Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai aturan Pelaksanaannya. 20, BN. b. Permendagri 110/2016, Pasal 5 ayat (1). Desa Bira. PERMENDAGRI No. 1, BN. Penggantian anggota BPD biasa dibilang PAW BPD sesuai dengan pada pasal 19, Permendagri Nomor 110 Tahun 2016, dikarenakan: Brebes. PERMENDAGRI No. PERATURAN MENTERI. Pasal 8 (1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaporkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota terkait dalam kedudukannya sebagai instansi penyelenggara pelayanan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat desa diatur dengan peraturan daerah; c. Lebih lanjut mengenai Permendagri 114 Tahun 2014 silahkan dibaca dan dipelajari melalui tautan link dibawah ini: DOWNLOAD BERKAS | PERMENDAGRI NOMOR 114 TAHUN 2014. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. NOMOR 112 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. (3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD. Download (PDF, 468KB) Permendagri. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pada 2 Agustus 2017 menandatangani Permendagri 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan. Persyaratan Calon Kepala Desa Menurut Permendagri Terhitung sejak berlaku UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa hingga saat tulisan ini Kami terbitkan, terdapat 2 Permendagri yang ditetapkan oleh Mendagri yang mengatur tentang syarat calon Kepala Desa. 52, kemendagri. Pada tanggal 18 Desember 2013, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Desa menjadi Undang-Undang Desa (UU Desa) Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa. Permendagri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan. Permendagri 20/2018. para kepala Desa secara bersama-sama mengusulkan . Persyaratan 1. KEPALA DESA DEFINITIF Yaitu kepala Desa yang. Judul. 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan. Namun untuk lebih memudahkan Sobat Desa menemukan dan mengunduh (download) dokumennya. 519 kali: operasional pemerintahan desa 3% (tiga persen) dari dana desa: 14 maret 2023 | 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa; 15. Mengingat jabatan kepala desa dan perangkat desa sifatnya tidak tetap, sebab setiap 6 tahun sekali. 00-15. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pengelolaan Aset Desa ABSTRAK: Permendagri no 110 thn 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 1. UU No 3 Th 2003; 2. Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas. Permendagri 110/2016, Pasal 13. Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa pada tahap penjaringan. Yang mendasari ditetapkannya Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tetang SOTK Desa adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 dan Pasal 64, PP 43 Tahun 2014. Disebutkan dalam pasal 20, bahwa Badan Permusyawaratan Desa disingkat BPD itu dapat melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa dalam hal pengelolaan keuangan desa ( ayat 1). 66, BN. Ayip menambahkan bahwa agar regulasi nanti bisa dibaca dan dipahami tidak hanya oleh aparatur desa, tetapi juga oleh stakeholder lain. 2014 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; Mengingat : 1. Mengatur juga pedoman pilkades antar waktu. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik. tata cara mengenai pengawasan kinerja Kepala Desa; dan. Secara khusus BPD diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Permendagri 110/2016). Kepala Desa melaporkan berita acara hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4 ) kepada Bupati/Wali Kota. Konten tersebut mengulas tentang Permendagri No 82 Tahun 2015 adalah dasar hukum pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa. Kata Kunci : Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Permendagri No 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendagri No 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan & Pemberhentian Kepala Desa. Dalam hal calon kepala Desa yang. Semoga informasi ini bermanfaat. Tutup. id, Senin (9/12/2019), diterbitkan untuk menyikapi. Namun untuk lebih memudahkan Sobat. 4% (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja; dan b. PPID. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desapermendagri nomor 11 tahun 2023 tentang sarana dan prasarana satgas linmas dan satlinmas: 19 juni 2022 | 51. Foto Cover Permendagri No. b. b. (2) Perekrutan Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terbuka bagi seluruh. Kepala Desa melalui Kepala Urusan melaksanakan dan mengkoordinasikan Gerakan PKK di Desa. 4 UU 6/2014, Pasal 56 ayat (1) jo. 2. huruf a, b dan huruf c, perlu ditetapkan keputusan Kepala Desa Manding Timur Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep tentang pembentukan Pengurus Karang Taruna PELITA Desa Manding Timur Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep Masa Bakti 2021- 2026. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa; 13. NOMOR 112 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. PERMENDAGRI NOMOR 114 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA: 21 Mei 2022 | 1. tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang. - 5 - pemerintahan yang baik di Desa. Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014, PP Nomor 43 Tahun 2014, dan Permendagri Nomor 83 Tahun 2015, bolehkah Penjabat atau Plt Kepala Desa. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala desa dan perangkat desa serta Badan Permusyawaratan Desa berhak mendapatkan penghasilan tetap dan tunjangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; b. Surat Edaran ini, dikutip dari laman setkab. Kirim Komentar. Permendagri No 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa. Saat ini, kami hadirkan buku Petunjuk Teknis Operasional Pengelolaan Keuangan Desa. View Details PP Desa mengatur pengangkatan perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut: [9] a. a. 2015. Permendagri 112/2014 ini terdiri dari 50 pasal dan 7 Bab, diantaranya adalah Ketentuan Umum, Pemilihan Kepala Desa, Pelaksanaan, Pencalonan, Kepala Desa, Perangkat Desa dan Pegawai. Pelantikan dan Pengambilan. Sanksi baik bagi calon kepala desa, panitia pemilihan, pendukung dan unsur lain yang melanggar protokol kesehatan pasal. Permendagri 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa atau BPD ini mengatur tatacara pencalonan, kriteria, hingga pendanaan BPD di Desa. (2) Pelantikan Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Materi dari dppka (pengelolaan barang milik daerah (aset daerah) dan Aset Desa - Download as a PDF or view online for free. TENTANG LAPORAN KEPALA DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. b. 800. Jalan Raya. Reject. 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa 4. Menurut mekanisme PAW BPD bukanlah ranah kades, pengganti itu kewenangan anggota BPD sendiri, sesuai dengan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada Paragraf 5 tentang Pengisian Anggota BPD Antar Waktu Pasal 22 ayat (1) Anggota BPD yang berhenti Antar Waktu. Permendagri 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa ditempatkan pada Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. dan dilengkapi dengan notulen musyawarah Desa. KEPALA DESA DEFINITIF. 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa yang di dalam ketentuannya penutupnya mencabut Permendagri No. Peraturan Desa b. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2016 Pengelolaan Aset Desa MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Bentuk Singkat. Permendagri 119/2019 tentang pemotongan,penyetoran dan pembayaran iuaran jaminan kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa [download] ⇒ Tahun 2020 : Permendagri 72/2020 tentang perubahan kedua atas Permendagri 112/2014 [ download ]Pasal 7 Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 menjelaskan tentang Tugas dan Fungsi Sekretaris Desa yang berbunyi : (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa. tata negara. Dalam melakukan pengawasan, BPD perlu intrumen pengawasan kinerja kepala Desa untuk melakukan fungsi pengawasannya sesuai dengan Permendagri 110 Tahun 2016 tentang Badan permusyawaratan desa. airmerah. PERMENDAGRI. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan KeduaTanggal, 25-1-2013 tentang Pembinaan dan Optimalisasi peran Posyandu; 11. PERMENDAGRI NOMOR 112 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA: 27 Agustus 2022 | 29. Menyatakan pendapat. Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan. tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Kewenangan Desa; Mengingat : 1. Peraturan Desa; b. PENGANGKATAN DAN PEMBERENTIAN KEPALA DESA. Perwakilan. jogloabang Sab, 11/25/2017 - 01:28. Nama: Telp. Menyatakan pendapat. 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015. 1. untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 128/PUU-XIII/2015, ketentuan Pasal 33 huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga. 45. Nyatanya, pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (“LKD”) dan Lembaga Adat Desa (“LAD”) yang diatur dalam Permendagri 18/2018, dengan perubahan-perubahan yang diperlukan, berlaku juga bagi pembentukan LKD dan LAD di kelurahan. (3) Forum musyawarah Desa menyampaikan. Pada tanggal 5 Desember 2022 lalu, Menteri Dalam Negeri menerbitkan Surat Edaran (SE) kepada Bupati/Walikota di seluruh Indonesia yang memiliki Desa yakni SE Mendagri Nomor 100. Tugas dan wewenang kepala desa. TRIBUNMANADO. Rencananya, desa yang. KUNINGAN (Mass) – Pemilihan Kepala Desa (pilkades) merupakan wujud demokrasi langsung di Desa karena rakyat turut serta dalam pemerintahan untuk memilih pemimpin di desanya. Kirim Komentar. UU Desa No. Agar setiap orang mengetahuinya. Ditetapkan di. Permendagri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa BACA JUGA: Lebih lanjut mengenai Permendagri 82 Tahun 2015 silahkan dibaca dan dipelajari melalui tautan link dibawah ini: Bisnis. Secara umum, pengaturan tugas, fungsi, dan kewajiban RT dapat dilihat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (“Permendagri 18/2018”). Download Free PDF View PDF. Jepara - Terkait dengan tata cara pemilihan Kepala Desa dalam Pergantian Antar Waktu (PAW), rujukannya adalah Permendagri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian. Konten tersebut mengulas tentang Permendagri 110 Tahun 2016 tentang BPD, Lampiran Permendagri 110 Tahun 2016, Download Permendagri No 110 Tahun 2016 tentang BPD PDF. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang. Keputusan Kepal a Desa 2. id : 8 hlm. Pj berbeda dengan Pelaksana tugas (Plt), Pejabat sementara (Pjs) dan Pelaksana harian (Plh). PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA. Penggantian anggota BPD biasa dibilang PAW BPD di atur pada pasal 19, Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD. Tak terkecuali Peraturan-Peraturan yang menjadi acuan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Kepala Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa;Jika sudah ditetapkan Permendagri No. BAB I. Peraturan Daerah dimaksud setidaknya memuat tentang tata cara penyusunan struktur organnisasi, pengkat, tugas dan fungsii, serta hubungan kerja. 72, BN. 65 tahun 2017 Tentang Perubahan atas Permendagri No 112 Tahun 2014 Tentang Pilkades diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Calon kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon kepala Desa terpilih. 18 Tahun 2021. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh 2 (dua) atau lebih kepala Desa dan bersifat mengatur. Peraturan Bersama Kepala Desa c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Laporan Kepala Desa; Mengingat : 1. 2. Pemerintah Desa menurut Peraturan Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang SOTK Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala DesaHal-Hal yang Membuat Kepala Daerah dan/Wakilnya Berhenti dari Jabatannya. 11. Sesuai Pasal 47B ayat 3 Permendagri no. 2018 ttg. 84 Tahun 2015 tentang SOTK Pemerintah Desa (Susunan Organisasi dan Tata Kerja. Berkas. PP NO. SOSIALISASI RINCIAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2024. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa; 15. Memiliki pengalaman mengenai pemerintahan desa, Tingkat pendidikan, dan/atau; Persyaratan lain yang ditetapkan bupati/wali kota. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Peraturan Menteri Dalam. Tahapan Pelaksanaan PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU PERSIAPAN PELAKSANAAN PELAPORAN meliputi kegiatan: 1. Semoga penjelasan dan contoh format yang kami sajikan itu dapat bermanfaat untuk Anda semua. File Scan Surat Pernyataan Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Umur, Agama dan Pendidikan 6. Peraturan Kepala Desa. Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 4. 321 kali: undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa: 14 november 2022 | 21. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan.